Kebebasan Warga Negara Berpendapat dan Berekspresi di Era Digital Kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dan dilindungi baik oleh negara maupun Internasional. Hak ini dilindungi secara internasional oleh Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant of Civil and Political Rights, dan secara nasional dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) yang mengemukakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Kemudian penafsiran dari pasal tersebut diakomodir melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) "kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.” Kebebasan Berekspresi merupakan elemen penting dalam jalannya demokrasi dan partisipasi publik. Hal ini diperlukan agar terciptanya partisipasi publik dalam pengabilan kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat kebebasannya dilanggar maka dapat dikatakan pemerintahan telah berlangsung secara otoriter.Kebebasan Berekspresi merupakan elemen penting dalam jalannya demokrasi dan partisipasi publik. Hal ini diperlukan agar terciptanya partisipasi publik dalam pengabilan kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat kebebasannya dilanggar maka dapat dikatakan pemerintahan telah berlangsung secara otoriter. Pada saat ini, Indonesia telah memasuki era baru yaitu era demokrasi digital, dimana demokrasi digital merupakan sebuah cara atau strategi untuk mengimplementasikan konsep demokrasi yang tidak terkurung dalam batas waktu, Sehingga praktik demokrasi dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Salah satu cara pengimplementasian  nya adalah melalui platform media sosial yang sangat mudah diakses oleh berbagai kalangan. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna nya. Saat ini, warga negara secara legal dapat menyampaikan kritiknya terhadap setiap kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah dan lembaga negara, sehingga apabila kebijakan tersebut tidak memenuhi tujuan kebijakan publik tersebut maka kebijakan tersebut dapat dikendalikan oleh masyarakat sendiri.Mudahnya akses media sosial sebagai wadah berpendapat dan berekspresi membuat banyak sekali informasi yang tidak akurat atau bahkan hoax yang menyebar di kalangan masyarakat. Hal ini masih menjadi masalah, karena sebagian besar pengguna media sosial langsunf mempercayai berita yang tersebar tanpa membuktikan kebenarannya. Minimnya literasi masyarakat terhadap digital menjadi salah satu alasan hal ini terjadi. Maka sangat diperlukan kebijaksanaan dalam penggunaan platform media sosial.Sebagai warga negara yang berhak berpendapat dan berekspresi, maka tentu kita juga harus menyampaikan pandangan kita terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam menyampaikan pendapat tentu nya sangat diperlukan etika agar pendapat dapat tersalurkan dengan baik. Etika-etika yang harus dilakukan adalah; menyampaikan pendapat secara sopan, mengetahui kapasitas kemampuan diri, memiliki argumen yang kuat, mendengarkan pendapat orang lain dan tidak mencela pendapat orang lain.Sumber https://www.kompasiana.com/rohieqeeisqy/62b4a802a0cdf84a2266c683/kebebasan-warga-negara-berpendapat-dan-berekspresi-di-era-digital1. Sesuai infogarfis diatas bagaimanakah praktik kemerdekaan berpendapat dalam era keterbukaan informasi saat ini!2. Sebagai warga negara yang berhak berpendapat dan berekspresi, maka tentu kita juga harus menyampaikan      pandangan kita terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam menyampaikan pendapat tentu nya sangat diperlukan etika agar pendapat dapat tersalurkan dengan baik. Menurut Ananda etika yang bagaimana yang harus kita lakukan dan harus kita hindari Ketika menyampaikan pendapat di era keterbukaan saat ini!