Pada 21 Oktober 1973, Kerajaan yang diwakili oleh Ketua Menteri, Tun Abdul Rahman Yaakub telah menandatangani perjanjian damai dengan pihak Parti Komunis Kalimantan Utara yang diketuai oleh Bong Kee Chok.Perjanjian damai ini dikenali sebagai:

Cahyani tidak mau mengikuti teman-temannya yang sering membuang sampah di kolong meja karena teringat dengan nasehat dan ajaran kedua orang tuanya untuk tidak mengotori lingkungan sekitar. Hal yang dialami oleh Cahyani, menggambarkan fungsi keluarga dalam….Soal 8JawabanA.SosialisasiB.AfeksiC.ProteksiD.Ekonomi

Pernyataan berikut ini yang paling tepat untuk menjelaskan perubahan wilayah dari hasil Rapat PPKI pada 19 Agustus 1945 menjadi wilayah hasil perjanjian Renville adalah …Perintah : Klik pada pilihan jawaban yang benar!A.Irian Barat sepenuhnya dibawah kekuasaan Belanda berdasarkan hasil perjanjian RenvilleB.Semua wilayah Indonesia berubah kepemilikan menjadi milik Belanda setelah perjanjian RenvilleC.Pulau Sumatera dan Jawa merupakan wilayah dengan perubahan kepemilikan Belanda terbesarD.Pulau Kalimantan dan Sulawesi kembali menjadi milik Indonesia berdasarkan hasil perjanjian Renville

Hegemoni kebudayaan dominan bisa muncul dalam area tertentu. Sikap positif yang dapat dikembangkan adalah ….Select one:a. Mengembangkan kearifan lokal sebagai potensi keunggulanb. Menyeimbangkan kebudayaan minoritas dan mayoritasc. Mengembangkan budaya minor secara totald. Berperan serta aktif dalam kegiatan budaya setempate. Menunjukan empati sosial terhadap budaya minoritas

27.  Pada 1527, pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan salah satu pelabuhan penting kerajaan Sunda Pajajaran berhasil direbut kerajaan Demak yang ketika itu diperintah oleh ....

Salah satu hasil keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalamsidang pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah….Perintah : pilih jawaban lebih dari satu!Mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil PresidenMengembalikan tentara Jepang ke negerinyaMengesahkan UUD yang dikenal dengan UUD 1945Menyusun rancangan UUD oleh Panitia Hukum Dasar